silahkan mengklik

December 7, 2009

Pendidikan Yang Membebaskan

Tinjauan Relasi Penguasa Politis Dan Rakyat Dalam Terang Pemikiran Paulo Freire



Salah satu bidang prioritas pembangunan NTT dalam program tiga batu tungku adalah pendidikan yang mempunyai relasi khas dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan sebagai situasi khas di wilayah ini berdampak pada peningkatan SDM. Kemiskinan di sini terutama kemiskinan yang sudah terstruktur dalam masyarakat. Bagaimanakah caranya kita keluar dari situasi kemiskinan ini? Atau dengan kata lain bagaimana jalannya menuju proses pembebasan? Mungkinkah itu terjadi? Salah satu jalan menuju proses pembebasan adalah pendidikan atau peningkatan SDM.
Pendidikan yang tidak merata dari setiap manusia di tengah gencarnya perkembangan ilmu dan teknologi, secara logis tidak bisa memungkinkan terjadinya suatu relasi yang komunikatif antara sesama manusia. Di sana diskriminasi mudah saja terjadi. Seorang petani yang berpendidikan rendah dengan keterbatasan bahasanya hanya bisa menjalankan relasi yang komunikatif dengan sesama seprofesi. Demikian juga seorang bankir dengan sesama bankir. Ketika seorang politikus berkomunikasi dengan seorang petani, relasi yang dibangun adalah relasi penguasa dan dikuasai. Josef Pieniazek dalam bukunya soal pemberian dalam terang metafisika menguraikan bagaimana relasi seorang penguasa politis dengan rakyatnya. Kekayaan si penguasa adalah wewenang dan kuasa dan kemiskinannya adalah bergantung dari dukungan rakyat. Kekayaan rakyat adalah dukungan, suara yang diberikan kepada si penguasa. Akan tetapi kemiskinannya adalah penguasa menerima kuasanya dari rakyat, tetapi rakyat menerima dari penguasa berupa kemungkinan yang cendrung menindas. Dalam relasi seperti ini diskriminasi tetap saja terjadi karena yang berelasi adalah dua kelompok yang berbeda profesi dan tingkat pendidikan. Pada hal setiap manusia pada dasarnya adalah subjek utuh. Apakah rakyat mempunyai pemerentah yang layak dipunyainya? Pada tahap ini tetap dibutuhkan pemerataan pendidikan agar relasi penguasa politis dengan rakyat terjadi keseimbangan. Makna “pemerataan pendidikan” yang dimaksudkan di sini tidak berarti semua orang harus mengenyam pendidikan di tempat yang sama, atau paling tidak menekuni bidang yang sama, atau lebih radikal semua orang harus menjadi profesional dalam semua bidang, tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa melalui pendidikan, sekurang-kurangnya semua orang dapat menjalin komunikasi yang saling membebaskan dan memberdayakan.
John Locke, seorang filsuf Inggris menggemakan pentingnya pendidikan. Locke berpendapat bahwa “sejak lahir manusia merupakan sesuatu yang kosong dan dapat diisi dengan pengalaman-pengalaman yang diberikan lewat pendidikan dan pembentukan yang terus-menerus.” Subjek yang satu akan memperoleh subjektivitas diri yang penuh bila ada subjek lain yang turut menegaskannya. Namun faktor keterbatasan bahasa untuk mengungkapkan pikiran sebagai akibat rendahnya pendidikan menjadi penghalang terjadinya relasi yang timbal-balik. Bedanya tingkat pendidikan menyebabkan terjadinya pembelengguan satu kelompok terhadap kelompok lain. Pribadi atau kelompok yang berpendidikkan tinggi membelenggu dan mengekang pribadi atau kelompok yang berpendidikkan lebih rendah melalui teori-teori dan retorika-retorika argumentatif. Kebebasan pribadi atau kelompok tertentu dicuri, dimanipulasi oleh kelompok lain. Hal ini berarti kebebasan hanya dimiliki oleh sekelompok orang.
Paulo Freire mendeskripsikan pendidikan sebagai praktek pembebasan yang di dalamnya mengandung suatu koreksi dan kritik atas pemikiran dan praktek pendidikan yang dikonsepkan dan diwariskan oleh paham tradisional. Deskripsi ini adalah usaha untuk membebaskan rakyat banyak dari diskriminasi. Peta pemikiran kaum tradisional tentang pendidikan lebih terfokus pada teori pendidikan dan lebih berorientasi pada pengalihan ide-ide konseptual dari satu generasi ke generasi berikutnya secara mekanistis. Pendidikan dijadikan semacam satu wadah atau museum yang menyimpan ide-ide konseptual yang sudah terbentuk untuk ditransfer kepada generasi berikut. Pendidikan yang ditransfer dari generasi ke generasi merupakan upaya untuk melegitimasi kemapanan status quo atau kaum elite yang menjadi pelaku dalam drama penindasan. Dengan demikian dalam arti yang lebih luas pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya. Di samping konsep pendidikan yang tradisional, hambatan dalam usaha menuju pendidikan yang membebaskan juga dilatarbelakangi oleh karakter masyarakat yang sangat terikat dengan kesadaran magisistis dan kesadaran naif, serta karakter masyarakat yang eksklusif. Karena karakter masyarakat yang eksklusif ini, eksistensinya dirasuki oleh sikap ketergantungan pada pimpinan atau penguasa politik. Dengan demikian pengalaman historisnya dikondisikan menjadi masyarakat yang paternalistik dan masokistis. Dalam konteks NTT eksistensi masyarakat dirasuki juga oleh kepemimpinan agama yang cendrung feodalistik. Agama yang dikatakan Karl Marx sebagai candu masyarakat meresap dalam kehidupan umatnya dengan dogma-dogma yang cendrung mengekang. Akibat lebih jauh agama dan institusinya semakin kaya dan umatnya tetap miskin. Melalui kotbah-kotbah para pastor atau pendeta, ustad dan yang lainnya, umat seolah-olah menikmati kemiskinannya dan ‘bahagia’ dengan keadaan kemiskinannya. Padahal yang dibutuhkan bukan kotbah yang muluk-muluk tapi aksi nyata untuk memberdayakan masyarakat. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan praksis bukan retorika untuk mendapat dukungan politis dari rakyat. Konsekuensi dari semuanya ini, masyarakat yang bersangkutan menjadi masyarakat yang berkebudayaan bisu dalam menerima pendidikan dan juga ajaran yang ditransfer dari atas. Masyarakat menampilkan diri sebagai “bank” yang siap menampung segala ide, persepsi, konsep, dan berbagai pikiran tanpa mengetahui dan memahami apa arti dan esensi fundamental dari setiap ide, konsep,dan persepsi yang diterimanya.
Satu hal lain yang menghambat jalannya pendidikan yang terarah pada pembebasan masyarakat adalah keberakaran masyarakat pada mitos-mitos. Masyarakat melihat realitas hidup harian yang sebenarnya mengikat kebebasannya sebagai satu kebiasaan, sebagai satu tradisi yang merupakan bagian dari hidup. Sebagai satu tradisi, maka adalah tabu bila melawan apalagi mengubah srtuktur yang mapan. Yang mampu dibuat adalah menghidupinya sebagai satu norma baku. Sikap yang dibangun atas fakta itu adalah kepasifan. Masyarakat hanya mampu bersikap pasif, bukannya melawan atau mengubah realitas di mana mereka hidup. Mereka hanya mampu menyesuaikan diri dengan realitas yang ada. Kesadaran magis ini dicirikan dengan fatalisme, yang menyebabkan manusia membisu, menceburkan diri ke lembah kemustahilan untuk melawan kekuasaan. Masyarakat tertindas menolak bahwa mereka memiliki masalah. Kesadaran magis ini kemudian menangkap fakta-fakta yang ada dan kemudian menyerahkannya kepada penguasa yang akan mengendalikan kesadaran mereka dan harus dipatuhi. Hal ini berarti masyarakat pada tingkat kesadaran ini lebih yakin akan kekuatan-kekuatan eksternal sebagai satu kenyataan yang harus dihadapi dan harus diterima. Akibatnya karakter yang mewarnai masyarakat ini adalah penolakan terhadap segala realitas sebagai satu masalah. Keterikatan masyarakat pada kesadaran naif adalah salah satu fakta sosial lain yang menghambat proses pendidikan menuju pembebasan. Pada level kesadaran magis masyarakat menolak realitas sebagai satu masalah. Pada tingkatan kesadaran naif, masyarakat berusaha menyederhanakan masalah. Masyarakat yang tergolong dalam tingkat kesadaran naif memiliki kecenderungan kuat untuk berkelompok, berpolemik daripada berdialog, Sebagai konsekuensinya yang terpenting bagi mereka adalah akomodasi terhadap keadaan sekarang yang normal. Hal ini berarti bila kepentingan akomodasi ini tidak terpenuhi maka yang dipersalahkan adalah orang atau kelompok tertentu termasuk menyalahkan diri sendiri. Dan karena itu pendidikan menjadi salah satu cara yang menjadikan kaum tertindas bisa menerima penjelasan dari penindas. Sikap menerima penjelasan dari penindas mengarah pada sikap menyalahkan diri sendiri dan individu atau kelompok tertentu. Konsekuensinya mereka menyerahkan diri pada pengawasan sistem tertentu yang ketat. Aksi penyerahan diri pada satu sistem tertentu ini terkadang menyebabkan mereka melakukan kekerasan terhadap sesama tertindas karena alasan sepeleh. Kekerasan yang dilakukan sebenarnya sebagai satu cara untuk mempertahankan diri serentak sebagai usaha menghindarkan diri dari tekanan kaum penindas. Situasi yang semacam ini, agaknya sulit bagi pengembangan satu model pendidikan yang membantu mereka untuk keluar dari kekangan kaum penindas dengan system yang menindas. Merujuk pada penginternalisasian yang demikian tumbuh kebudayaan bisu. Orang miskin menjadi bisu dan hampir tak sanggup lagi mengungkapkan pendapat dan kepentingan mereka yang sebenarnya. Sebaliknya karena minimnya pendidikan yang diperoleh terjadi pembungkaman terstruktur dalam masyarakat. Relasi antara rakyat dan pemimpinnya atau para penguasa politis menjadi tersumbat. Komunikasi tidak berjalan yang berakibat pada hilangnya kebebasan dalam masyarakat. Konsekuensinya masyarakat kita semakin bernasib sial, sudah jatuh tertimpa tangga, sudah miskin ditimpa penindasan pula.
By : Walteriano R. J Pangul
Penulis adalah mahasiswa Psikologi UST dan Ketua MMF Psikologi
Disampaikan dalam Diskusi Roling Kampus, CDMU ( Club Diskusi Mahasiswa UST)
UST Jogja, 17 November 2009.

No comments:

Post a Comment