silahkan mengklik

December 8, 2009

Tinjauan Gerakan Mahasiswa Kontemporer

Uraian

Salam dan bahagia

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, pergerakan mahasiswa telah menjadi sebuah kekuatan dalam menyonsong perubahan. Hal ini dapat kita lihat bila kita mengingat pergerakan mahasiswa pada tahun 1965-1966 ketika berhasil menuntut pembubaran PKI yang akhirnya membuat pemerintahan Soekarno jatuh dan selanjutnya digantikan oleh pemerintahan Soeharto. Pada awalnya, Soeharto mengijinkan adanya gerakan dari mahasiswa namun sejak peristiwa malari, Soeharto mengeluarkan perturan yang melarang gerakan mahasiswa keluar dari kampus. Mulai saat itu setiap kebijakan Soeharto menjadi sulit untuk diawasi oleh mahasiswa bahkan Soeharto cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat koersif seperti yang dilakukan oleh Soeharto lewat kekuatan militer. Semisal ketika ABRI melakukan pemukulan terhadap mahasiswi UI, ketika Jendral A.H Nasution berpidato di kampus UI salemba pada tahun 1980. Pemerintahan orde baru yang otoriter terus terjadi hingga akhirnya pada tahun 1998, pemerintahan Soeharto dengan OrBa-nya berhasil digulingkan oleh mahasiswa setelah terjadi kerusuhan masal dan terjangan badai krisis ekonomi. Amien Rais berpendapat “mahasiswa sudah sampai ambang batas kesabaran melihat terlalu senjangnya apa yang didengar dengan yang dilihat. Mereka mendengar slogan-slogan bagus dari petinggi di negeri ini tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kepedulian terhadap rakyat. Namun, kenyataannya, bertentangan dengan apa yang terjadi. Mereka melihat pamer kemewahan dari para petinggi. Ini bertentangan dengan harapan-harapan mereka. Karena itu harus dilakukan rekonstruksi mental supaya kemunafikan itu bisa dikikis.”
Sejarah telah membuktikan bahwa pergerakan mahasiswa berhasil membawa kehidupan yang lebih baik termasuk saat merubah orde lama ke orde baru dan saat membawa orde baru ke zaman reformasi. Namun hal ini yang menjadi ironi ketika para mahasiswa angkatan 1966 dan 1998 harus gugur dalam unjuk rasa dalam melakukan perjuangan untuk membawa bangsa Indonesia yang lebih baik tetapi di satu sisi lain pergerakan mahasiswa setelah berhasil menggulingkan Soeharto, secara kualitas dan kuantitas mengalami penurunan. Pergerakan mahasiswa saat ini seperti hanya menjalankan sebuah rutinitas dan terperangkap dalam romantisme pergerakan masa lalu.
Pengertian mengenai pergerakan mahasiswa hanya sebagai rutinitas adalah pergerakan mahasiswa saat ini seperti ingin mencoba mengikuti pergerakan mahasiswa sebelumnya tanpa memiliki ruh yang jelas dalam visi, misi, maupun platform gerakan. Pergerakan mahasiswa saat ini hanya seperti pergerakan yang didorong atas dorongan ingin melanjutkan rutinitas dari pergerakan mahasiswa masa lalu. Hal tersebut berdampak pada mandulnya pergerakan mahasiswa dalam melakukan berbagai advokasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pergerakan mahasiswa terperangkat pada jargon mahasiswa sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, tanpa mengetahui kondisi real dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Hal tersebut menjadi ironi karena kita menjadi penghubung di antara dua “benda” yang tidak kita ketahui karakteristiknya. Keadaan tersebut justru pada akhirnya menurunkan kredibilitas dari pergerakan mahasiswa. Menurunya kredibilitas dari pergerakan mahasiswa dapat kita lihat dari berbagai opini yang ada di masyarakat dalam melihat pergerakan mahasiswa. Pergerakan mahasiswa hanya dipandang sebagai sebuah elemen dekonstruktif dalam pembentukan sistem negara Indonesia.
Pergerakan mahasiswa juga terlalu terperangkap pada romantisme pergerakan mahasiswa masa lalu. Walaupun harus kita akui bahwa pergerakan mahasiswa pada masa-masa lalu memberikan inspirasi dalam pergerakan mahasiswa saat ini, namun tidak dapat kita pungkiri bahwa romantisme pergerakan tersebut membuat pergerakan mahasiswa menjadi tumpul. Paradigma yang muncul dari beberapa aktivis mahasiswa saat ini adalah kekuatan masif dan aksi demonstrasi akan dapat efektif dalam melakukan advokasi seperti pada masa-masa yang lalu ketika berhasil menggulingkan Suharto. Namun, menurut saya, paradigma tersebut yang seharusnya sedikit dikoreksi. Senjata dari pergerakan mahasiswa jangan hanya dari kekuatan masif dan aksi di jalan seperti yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 66 maupun 98 ketika mampu menumbangkan rezim, tetapi kita juga harus mencari alternatif senjata lain dalam melakukan sebauh advokasi. Analogi yang cocok adalah :
“Pada masa-masa sebelum tahun 1945, bangsa Indonesia dapat melakukan perlawanan terhadap penjajah( Holand ) dengan hanya menggunakan bambu runcing. kini, apakah Indonesia mampu melakukan perlawan terhadap penjajah saat ini (USA, sebagai negara Super Power) hanya dengan bambu runcing ketika penjajah menggunakan WMD? Walaupun pada masa lalu bangsa Indonesia mampu melakukan perlawanan terhadap penjajah hanya dengan bambu runcing, apakah hal tersebut tetap realistis pada masa kini ketika teknologi militer sudah berkembang dengan pesat? Atau yang lebih populer yaitu mengumpulkan massa dengan pentungan ataukah telegram ketika sekarang kita dihadapkan dengan iptek yang modern dengan gsm/cdma ataupun 3g atau mungkin yang lebih modern lagi nantinya.
Esensi dari analogi diatas adalah dalam melakukan perlawan, kita harus melihat kondisi kontemporer di lapangan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan “bambu runcing” (walaupun itu terbukti berhasil di masa lalu) ketika kita menghadapi “WMD”. Hal tersebut yang membuat kita harus keluar dari strait jacket romatisme pergerakan mahasiswa di masa yang lalu. Kita harus membuka mata bahwa kondisi di masa lalu berbeda dengan kondisi di saat ini. Hal tersebut membuat perlu adanya sebuah pemberdayaan instrumen-instrumen lain dalam pergerakan mahasiswa. Justru ketika kita tetap terus menggunakan aksi jalan sebagai senjata pamungkas kita, maka yang terjadi adalah masyarakat akan antipati dengan kita. Ketika kita merubah paradigma bahwa “aksi pamungkas” adalah aksi di jalan, kita mungkin akan dapat lebih berharap akan adanya sebuah perbaikan di negara ini yang semakin terpuruk.


Masyarakat dan Pemerintah Saat Ini.
Kondisi masyarakat dalam orientasi politik praktis mengalami perubahan setelah jatuhnya rezim Suharto atau tepatnya ketika reformasi mulai bergulir di bumi nusantara. Pada awal masa reformasi terjadi beberapa perubahan yang membuat banyak orang berpendapat bahwa Indonesia menjadi lebih domokratis, di mana muncul partai-partai baru dan sebagainya. Memang, munculnya partai-partai baru tersebut membuat Indonesia lebih demokratis karena salah satu syarat demokrasi adalah adanya partai politik. Selain itu banyak yang berpendapat bahwa kehidupan Indonesia pada awal masa reformasi memperlihatkan sebuah kehidupan yang demokratis, hal itu terlihat pada fenomena saat itu seperti adanya kebesan pers dan kebebasan mendirikan partai, berjalannya sistem cek and balances, dan terselengaranya pemilu yang dapat dikatakan berjalan demokratis.
Namun, saya beranggapan bahwa kehidupan demokrasi yang terjadi di Indonesia adalah sebuah demokrasi semu yang tidak lebih dari sebuah omong kosong. Hal itu disebabkan karena demokrasi tidak disertai dengan terpenuhinya hak dasar warga negara yaitu hak ekonomi sosial budaya dan hak sipol secara sinergis. Padahal demokrasi menjamin hak-hak setiap manusia. Sehingga seharusnya hak sipol dapat berjalan sinergis dengan hak ekosob. Namun yang terjadi hak sipol berjalan sendirian tanpa adanya pemenuhan hak ekosob. Hal tersebut juga pada akhirnya akan membuat hak sipol tidak dapat berjalan. Bentuk seperti ini dapat kita lihat pada kehidupan politik saat ini, dimana banyaknya money politic. Saya berpendapat hal itu terjadi karena tidak adanya pemenuhan hak ekosob. Rakyat yang lapar karena tidak terpenuhnya hak ekosob dengan mudahnya dimobilisasi oleh partai tertentu dengan imbalan uang. Gejala tersebut menjadi hal yang lumrah pada masa kini yang disebabkan karena tidak adanya pemenuhan yang sinergis dari hak sipol dan hak ekosob. Sehingga demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini adalah sebuah demokrasi yang semu. Demokrasi di Indonesia hanya terlihat indah dari luar namun di dalamnya kehidupan demokrasi di Indonesia masih jauh dari yang kita harapkan dimana berlangsungnya kehidupan yang sangat demokratis. Tidak semua rakyat Indonesia merasakan kehidupan politik yang demokratis.
Fakta terbaru dapat kita lihat dari pilkada di berbagai daerah di indonesia dimana kondisinya yang minim akan partisipasi politik. Walaupun di daerah, jumlah golput tidak sebesar di perkotaan, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa mereka yang menggunakan suaranya pada pilkada di daerah, benar-benar menggunakan suaranya karena hati nurani bukan karena iming-iming imbalan dan sebagainya, ketika demokrasi semu masih menyelimuti Indonesia. Kondisi menggelikan dari masyarakat juga dapat kita lihat dari pilkada Tangerang, dimana masyarakat hanya memilih calon hanya karena calon tersebut pernah populer sebagai artis walaupun calon tersebut tidak memiliki pengalaman politik yang cukup.
Pada titik ini saya tidak ingin mengupas masalah politik Indonesia. Tetapi yang saya tekankan adalah, kondisi masyarakat dalam orientasi sosial-politik yang menurut aku masih semakin tidak rasional. Hal tersebut merupakan akar dari kondisi sistem politik Indonesia saat ini yang membuat masyarakat semakin tidak rasional. Masyarakat tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah ketika perut dalam keadaan lapar. Poin penting aku adalah kita tidak dapat lagi mengandalkan masyarakat sebagai pendukung pergerakan mahasiswa. Bagaimana bisa memikirkan pergerakan mahasiswa, ketika perut dalam keadaan lapar. Hal tersebut jelas berbeda dengan kondisi dulu ketika pergerakan mahasiswa mendapat dukungan dari masyarakat. Saat ini justru, pergerakan mahasiswa berada pada titik yang rendah dalam pandangan masyarakat. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap mahasiswa tidak hanya pada orang awam, tetapi ada juga mantan aktivis yang saat ini telah menjadi bagian secara langsung dengan masyarakat yang menilai rendah pergerakan mahasiswa. Seharusnya hal tersebut menjadi otokritik bagi pergerakan mahasiswa agar pergerakan mahasiswa menjadi lebih tajam dalam mengaspirasikan berbagai tuntutan masyarakat.
Kondisi pemerintah saat ini, dapat dikatakan telah salah orientasi. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak jelas arahnya. Lebih dari itu, menurut aku, pemerintah saat ini adalah pemerintah patung yang sudah tuli dan buta terhadap berbagai kondisi real di masyarakat dan berbagai kritik yang datang dari masyarakat apalagi dari mahasiswa. Pemerintah sama sekali tidak merespon berbagai tuntutan mahasiswa yang ada. Kondisi pemerintah saat ini dapat dikatakan sebagai kondisi yang lambat laun akan menghancurkan pergerakan mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan pergerakan mahasiswa selalu merasa berada di atas angin karena adanya kebebasan menyalurkan pendapat, namun selalu minim respon dari pemerintah. Dengan kata lain, dengan kondisi dimana mahasiswa dapat dengan mudah menyalurkan pendapat, namun minim respon dari pemerintah yang buta dan tuli membuat pergerakan mahasiswa seolah-olah berada pada garis yang tepat padahal pergerakan mahasiswa sudah salah sasaran karena menghadapi pemerintah yang buta dan tuli. Kalau boleh dibandingkan dengan masa orde baru, maka kondisi pemerintah saat itu lebih menguntungkan pergerakan mahasiswa. Hal tersebut karena pemerintah masih sakit hati ketika dikritik oleh mahasiswa walaupun keran pergerakan mahasiswa sangatlah minim. Walaupun pada akhirnya pemerintah merasa sakit hati dengan kritik mahasiswa yang berujung pada dihentikannya berbagai aktifitas mahasiswa, namun hal tersebut pada akhirnya akan membawa pergerakan mahasiswa kepada tujuan utama yaitu mengembalikan kebenaran. Kondisi tidak menguntungkan terjadi pada masa kini. Walaupun kita bisa saja dapat melakukan aksi masif sebesar mungkin dan kapan-pun dan dimana-pun, namun ketika pemerintahnya patung atau tuli, maka hal tersebut akan menjadi sia-sia. Kondisi tersebut jelas merugikan perkembangan pergerakan mahasiswa. Saya meramalkan bahwa ketika kondisi seperti ini terus terjadi dan pergerakan mahasiswa hanya menggunakan senjata “lama” maka kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar permasalahan bangsa. Bahkan pergerakan mahasiswa akan habis termakan waktu dan pragmatisme neo-liberal.

Pokok pembacaan isu
Ketika kita mendiskusikan sebuah isu atau tepatnya permasalahan dari negara dermawan yang bodoh ini, maka kita tidak akan mampu membahas secara komprehensif. Oleh sebab itu kita perlu membuat sebuah prioritas isu yang akan dibahas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalah di negeri ini sudah terlalu kompleks. Ketika selesai satu masalah maka akan muncul masalah lain (slogan filsafat : menyelesaikan masalah dengan masalah). Apalagi pemerintah saat ini sangat mengandalakan politik opini publik yang jelas akan mengacaukan alur pergerakan kita. Ketika kita belum selesai membahas suatu permasalahan, muncul permasalahan lain yang sebenarnya tidak terlalu penting namun sengaja dibesar-besarkan oleh media masa untuk menutup isu sebelumnya. Politik seperti itu menjadi sesuatu yang lumrah di masa SBY. Sehingga ketika kita mengkaji suatu permasalahan, kita hanya mengkaji kulitnya saja, tanpa memperdulikan akarnya. Padahal akar permasalahan tersebut yang memiliki urgensi tinggi untuk diselesaikan.
Apa akar permasalahan tersebut? Akar dari semua masalah itu adalah sistem kenegaraan hasil dari reformasi yang buruk. Atau secara gamblang kita belum menemukan masa reformasi. Kita masih berada pada masa transisi yang perlu dicari bentuk kenegaraan yang baku secara cepat. Sejak bergulirnya reformasi 10 tahun yang lalu, kita belum mampu menemukan sistem kenegaraaan yang tepat. Alih-alih ingin menuntaskan visi reformasi, sistem kenegaraan saat ini justru membuat keadaan negara ini semakin parah. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa aspek dimana mulai memperlihatkan perbaikan, namun secara garis umum, kondisi negara Indonesia dapat dikatakan semakin buruk. Korupsi yang menjadi “teman” dari masa orde baru, justru semakin mendapatkan tempat di masa reformasi. Institusi yang bertugas untuk membrantas korupsi-pun justru dijadikan sebagai senjata politik oleh orang-orang tertentu demi kepentingan politiknya. Hal tersebut dapat kita lihat dari kasus ditahannya Bibit dan Chandra. KPK telah salah orientasi dalam penyusutan korupsi. Kebebasan berpolitik yang selama masa orde baru dikebiri, justru pada masa reformasi menjadi penghambat kesejahteraan rakyat. Partai-partai politik lebih mementingkan kepentingan politiknya pada konteks power ketimbang mementingkan perut dari konstituen yang telah memilihnya. Berbagai fakta telah membuktikan bahwa partai politik justru membawa negara ini kearah yang lebih buruk. Boleh dikatakan bahwa partai politik telah membusuk namun masih tetap hidup dalam kehidupan reformasi ini sehingga bau busuknya terus memberikan dampak negatif terhadap kehidupan reformasi. Contoh buruk lain dari sistem kenegaraan Indonesia adalah tidak adanya arah yang jelas terhadap pembangunan ekonomi. Jelas hal tersebut dapat kita lihat dampaknya ketika harga-harga bahan pokok naik.
Mungkin akan terlalu banyak bila kita mengidentifikasikan dan merumuskan berbagai isu atau permasalahan yang kita hadapi bersama dan isu-isu tersebut memiliki urgensi yang sama besar untuk ditangani. Secara gamblang, kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing bahwa kehidupan yang kita hadapi saat ini adalah bukan kehidupan yang reformis namun kehidupan transisi yang perlu kita cari bentuk tetapnya secepat mungkin. Berangkat dari hal tersebut alangkah lebih baik bila kita merumuskan akar permasalah dari semua permasalah yang terjadi, dan saya berpendapat bahwa akar permasalah tersebut adalah belum terbentuknya sistem kenegaraan yang baik, hasil dari reformasi ini. Oleh sebab itu, maka solusi untuk menghentikan berbagai permasalahan yang ada saat ini adalah dengan cara membentuk sistem kenegaraan yang baik. Dengan terbentuknya sistem kenegaraan yang baik tersebut maka berbagai permasalahan yang sifatnya turunan akan dapat terselesaikan.
Dua Alternatif “Aksi Pamungkas” Itu.
Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, perlu adanya perubahan cara tembak dari pergerakan mahasiswa. Senjata yang digunakan oleh mahasiswa sudah sangat tumpul dan karatan. Perlu ada design ulang terhadap senjata yang digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan berbagai advokasi, termasuk dalam upaya untuk membentuk sistem kenegaraan yang baru dari negara ini. Perlu adanya sebuah perubahan paradigma mengenai aksi pamungkas. Agar konkrit dan tidak selalu dalam posisi mengkritik dekonstruksi, maka saya menawarkan dua alternatif aksi pamungkas dalam mengganti sistem kenegaraan Indonesia. Dua alternatif tersebut mencakup baik hard politics maupun soft politics.
Alternatif pertama adalah Hard politics. Ketika kita mencoba mengganti sistem kenegaraan Indonesia dengan hard politics, maka kita akan menggantinya dengan paksa atau tanpa kompromi. Alternatif pertama ini tidak ingin membawa kearah kudeta atau radikalisme, namun mengganti sistem kenegaraan lewat preasure yang ditopang oleh mementum. Ketika terjadi momentum yang besar dan pergerakan mahasiswa mampu bersatu maka sistem kenegaraan dapat dirubah secara fundamental. Namun, kita tidak bisa menunggu momentum, karena kita tidak mengetahui kapan momentum tersebut datang. Oleh sebab itu kita perlu membuat momentum tersebut. Dalam sejarahnya, momentum yang bisa mengganti sistem kenegaraan Indonesia adalah ketika negara ini mengalami kekacauan ekonomi dan politik. Ketika perut rakyat kosong dan terjadi ketidak stabilan politik, mahasiswa memiliki peluang untuk mengubah sistem kenegaraan tersebut. Sehingga peran kita dalam konteks hard politics adalah dengan mengacaukan stabilitas politik. Saat ini, rakyat sudah cukup merasakan kekacauan ekonomi dengan meningkatnya harga berbagai bahan pokok dan harga BBM dan ketika kita mampu mengacaukan stabilitas politik, maka kita memiliki momentum untuk bergerak bersama-sama untuk mengganti sistem kenegaraan negara ini. Dengan kata lain kita merekayasa momentum. Untuk mewujudkannya kita dapat menggunakan berbagai media yang selama ini menjadi andalan dari pemerintah SBY untuk membalikan opini publik.
Alternatif kedua adalah dengan soft politics. Alternatif kedua ini adalah kita tidak mengganti sistem kenegaraan dengan paksa, namun kita membiarkan sistem kenegaraan saat ini dirubah sendirinya oleh masyarakat. Peran kita disini adalah dengan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan merubah sistem kenegaraan Indonesia dengan pengetahuan politik yang telah dimilikinya.

Created by : Walteriano Rahmino Janu Pangul
Ketua MMF Psikologi Ust Jogja
Periode 2009/2010

No comments:

Post a Comment